PALEMBANG - Pemberlakuan aturan pembatasan
calon mahasiswa berdasarkan tinggi badan yang diterapkan di Fakultas
Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang
ditentang mahasiswa.
Presiden Mahasiswa (Presma) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IAIN Raden Fatah Palembang Riki Rikardo mengatakan, dari awal pihaknya sudah menolak diberlakukannya aturan tersebut.
Namun, penolakan tersebut belum berupa aksi protes atau unjuk rasa. Sikap mahasiswa tersebut terlontar saat mereka dengan berkomunikasi dengan pihak rektorat. Mahasiswa telah menyatakan penolakan adanya aturan tersebut.
“Kami jelas-jelas menolak karena menurut kami aturan tersebut bertentangan dengan isi yang terkandung di UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun sayangnya, aturan itu tetap diberlakukan,”cetusnya.
Menurut dia, mereka sebagai mahasiswa di IAIN Raden Fatah tidak ingin lembaga di mana mereka belajar memberikan batasan apalagi penolakan tersebut diberlakukan karena alasan fisik.
Mahasiswa juga tidak sepaham dengan alasan pihak rektorat mengenai latar belakang penerapan aturan itu karena demi kepentingan alumni Tarbiyah IAIN Raden Fatah saat memasuki dunia kerja.
“Apalagi, alasannya, pihak rektorat tidak ingin alumni Tar-biyah IAIN akan menjadi korban diskriminatif saat lulus dan mencari pekerjaan. Itu salah satu alasan mengapa kami menolak aturan tersebut,” cetusnya. Menurut dia, semua masyarakat di Sumsel berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran di IAIN Raden Fatah.
Kalaupun nanti mereka setelah tamat akan bekerja di bidang kerja mana saja, itu terserah dengan para alumni itu sendiri.
“IAIN Raden Fatah sering mengadakan acara atau seminar tentang pendidikan, terkadang narasumbernya adalah penderita cacat fisik, itu menandakan, mereka (para penderita cacat fisik) memiliki kelebihan dan diakui pihak IAIN Raden Fatah,” tandasnya.
Mahasiswa Fakultas Dakwah Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) semester 10 ini mengatakan, pihaknya baru menyampaikan penolakan secara lisan dalam beberapa kali pertemuan dengan pihak Rektorat IAIN Raden Fatah Palembang. “Mereka sudah tahu kami para mahasiswa menolak hal itu, tapi belum ada tanggapan dan malah justru tetap diberlakukan,” ungkapnya.
Diakuinya, kalau dengan adanya penolakan mereka terhadap kebijakan kampus berbasis Islam tersebut pada akhirnya akan berakibat sanksi bagi mahasiswa yang protes, Riki mengatakan, mahasiswa siap menerima risikonya dan hal tersebut terserah dengan pihak rektorat.
“Kalau memang kami akan disanksi karena menolak kebijakan tersebut, itu terserah pihak rektorat. Kami tidak akan takut, karena prinsipnya kami menyuarakan apa yang sudah termaktub dalam UUD 1945,” cetusnya.
Hal senada diungkapkan Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah M Nuzul. Menurut mahasiswa semester delapan Jurusan Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) tersebut, dia dan kawan-kawan mahasiswa lainnya sudah dari awal menyatakan penolakan terhadap kebijakan aturan tersebut.
“Kami secara moral menyatakan penolakan dan menentang pemberlakuan aturan calon mahasiswa cacat dilarang masuk Fakultas Tarbiyah.Apalagi kekurangan fisik tersebut tidak sampai mengganggu mahasiswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di kampus,” jelasnya.
Dia juga mengatakan, meskipun alasan yang digunakan pihak rektorat adalah demi masa depan alumni Tarbiyah agar jangan sampai mendapatkan diskriminatif di dunia kerja, tetap saja mahasiswa tidak setuju dengan kebijakan aturan tersebut.
“Penuhi dulu keinginan me-reka yang ingin belajar di sini.Kalau nanti mereka setelah tamat tidak jadi guru karena cacat, mereka pasti bisa mencari bidang lain yang tidak mempermasalahkan kondisi fisik mereka, tapi hak mereka untuk belajar dan menimba ilmu di sini jangan dilarang karena alasan fisik mereka tidak sempurna,” tandasnya di Sekretariat BEM IAIN Raden Fatah Palembang kemarin.
Nuzul mengakui, penolakan mereka belum berupa aksi unjuk rasa atau konsentrasi massa. Namun, pihaknya akan melakukan hal tersebut kalau kebijakan tersebut tetap diterapkan. “Masa pendaftaran belum habis, jadi kami akan adakan aksi penolakan itu sebelum masa pendaftaran habis,” cetusnya. Nuzul bersama rekan-rekan aktivis kampus tidak khawatir dengan adanya sanksi yang dijatuhkan pihak IAIN kepada mereka jika nanti mereka mengadakan aksi menentang aturan tersebut.
“Kalau akan ada sanksi yang dijatuhkan kepada kami terkait penolakan aturan tersebut, kami siap dan biarlah publik yang akan menilai hal tersebut,” ulasnya. (irhamudin/koran si)(//rhs)
Presiden Mahasiswa (Presma) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IAIN Raden Fatah Palembang Riki Rikardo mengatakan, dari awal pihaknya sudah menolak diberlakukannya aturan tersebut.
Namun, penolakan tersebut belum berupa aksi protes atau unjuk rasa. Sikap mahasiswa tersebut terlontar saat mereka dengan berkomunikasi dengan pihak rektorat. Mahasiswa telah menyatakan penolakan adanya aturan tersebut.
“Kami jelas-jelas menolak karena menurut kami aturan tersebut bertentangan dengan isi yang terkandung di UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun sayangnya, aturan itu tetap diberlakukan,”cetusnya.
Menurut dia, mereka sebagai mahasiswa di IAIN Raden Fatah tidak ingin lembaga di mana mereka belajar memberikan batasan apalagi penolakan tersebut diberlakukan karena alasan fisik.
Mahasiswa juga tidak sepaham dengan alasan pihak rektorat mengenai latar belakang penerapan aturan itu karena demi kepentingan alumni Tarbiyah IAIN Raden Fatah saat memasuki dunia kerja.
“Apalagi, alasannya, pihak rektorat tidak ingin alumni Tar-biyah IAIN akan menjadi korban diskriminatif saat lulus dan mencari pekerjaan. Itu salah satu alasan mengapa kami menolak aturan tersebut,” cetusnya. Menurut dia, semua masyarakat di Sumsel berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran di IAIN Raden Fatah.
Kalaupun nanti mereka setelah tamat akan bekerja di bidang kerja mana saja, itu terserah dengan para alumni itu sendiri.
“IAIN Raden Fatah sering mengadakan acara atau seminar tentang pendidikan, terkadang narasumbernya adalah penderita cacat fisik, itu menandakan, mereka (para penderita cacat fisik) memiliki kelebihan dan diakui pihak IAIN Raden Fatah,” tandasnya.
Mahasiswa Fakultas Dakwah Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) semester 10 ini mengatakan, pihaknya baru menyampaikan penolakan secara lisan dalam beberapa kali pertemuan dengan pihak Rektorat IAIN Raden Fatah Palembang. “Mereka sudah tahu kami para mahasiswa menolak hal itu, tapi belum ada tanggapan dan malah justru tetap diberlakukan,” ungkapnya.
Diakuinya, kalau dengan adanya penolakan mereka terhadap kebijakan kampus berbasis Islam tersebut pada akhirnya akan berakibat sanksi bagi mahasiswa yang protes, Riki mengatakan, mahasiswa siap menerima risikonya dan hal tersebut terserah dengan pihak rektorat.
“Kalau memang kami akan disanksi karena menolak kebijakan tersebut, itu terserah pihak rektorat. Kami tidak akan takut, karena prinsipnya kami menyuarakan apa yang sudah termaktub dalam UUD 1945,” cetusnya.
Hal senada diungkapkan Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah M Nuzul. Menurut mahasiswa semester delapan Jurusan Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) tersebut, dia dan kawan-kawan mahasiswa lainnya sudah dari awal menyatakan penolakan terhadap kebijakan aturan tersebut.
“Kami secara moral menyatakan penolakan dan menentang pemberlakuan aturan calon mahasiswa cacat dilarang masuk Fakultas Tarbiyah.Apalagi kekurangan fisik tersebut tidak sampai mengganggu mahasiswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di kampus,” jelasnya.
Dia juga mengatakan, meskipun alasan yang digunakan pihak rektorat adalah demi masa depan alumni Tarbiyah agar jangan sampai mendapatkan diskriminatif di dunia kerja, tetap saja mahasiswa tidak setuju dengan kebijakan aturan tersebut.
“Penuhi dulu keinginan me-reka yang ingin belajar di sini.Kalau nanti mereka setelah tamat tidak jadi guru karena cacat, mereka pasti bisa mencari bidang lain yang tidak mempermasalahkan kondisi fisik mereka, tapi hak mereka untuk belajar dan menimba ilmu di sini jangan dilarang karena alasan fisik mereka tidak sempurna,” tandasnya di Sekretariat BEM IAIN Raden Fatah Palembang kemarin.
Nuzul mengakui, penolakan mereka belum berupa aksi unjuk rasa atau konsentrasi massa. Namun, pihaknya akan melakukan hal tersebut kalau kebijakan tersebut tetap diterapkan. “Masa pendaftaran belum habis, jadi kami akan adakan aksi penolakan itu sebelum masa pendaftaran habis,” cetusnya. Nuzul bersama rekan-rekan aktivis kampus tidak khawatir dengan adanya sanksi yang dijatuhkan pihak IAIN kepada mereka jika nanti mereka mengadakan aksi menentang aturan tersebut.
“Kalau akan ada sanksi yang dijatuhkan kepada kami terkait penolakan aturan tersebut, kami siap dan biarlah publik yang akan menilai hal tersebut,” ulasnya. (irhamudin/koran si)(//rhs)
No comments:
Post a Comment